TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PROSES PENYIDIKAN GUNA MENGUNGKAP PEMENUHAN UNSUR DELIK PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus BP Nomor : 86/IX/2015/Reskrim Res Baubau)

RUSTAM, NPM. 813010025 “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Proses Penyidikan guna
mengungkap pemenuhan unsur delik Pencurian Dengan Kekerasan” (Studi Kasus BP
Nomor : 86/IX/20015/Reskrim Res Baubau)”.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana
dalam proses penyelidikan guna mengungkap kejahatan pencurian dengan kekerasan
di Baubau oleh Polres Baubau, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh
penyidik dalam melaksanakan rekonstruksi tindak pidana serta upaya-upaya yang
ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut.
Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian pendekatan yuridis empiris. Lokasi
penelitian di Polres Baubau. Responden, yaitu: Bapak AKP Abdul Gani Sirait,
Penyidik Reskrim Polres Baubau. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan
data sekunder. Data primer merupakan data utama, sedangkan data sekunder
digunakan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah melalui studi pustaka. Analisis data kualitatif dengan model interaktif data.
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Maksud diadakan rekonstruksi
adalah untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu peristiwa pidana dengan
jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan perbuatannya. Dengan
diperagakannya kembali bagaimana cara tersangka melakukan tindakannya maka
dapat diketahui benar tidaknya keterangan tersangka dan dapat diperoleh gambaran
yang jelas tentang tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Rekonstruksi bukan
merupakan alat bukti yang berdiri sendiri, melainkan hanyalah sekedar merupakan
bagian dari alat bukti yang sah, misalnya saja dalam memantapkan suatu alat bukti
yang berupa keterangan terdakwa. Rekonstruksi sangat diperlukan berhubung
larangan-larangan yang diberikan oleh petugas untuk tidak mengganggu dan
senantiasa tertib dalam menyaksikan rekonstruksi. Untuk lebih berhasilnya
rekonstruksi diperoleh suatu gambaran yang jelas tentang terjadinya suatu tindak
pidana yang dilakukan oleh tersangka, maka alangkah lebih baiknya jika
pelaksanaan rekonstruksi itu dilakukan di tempat kejadian perkara yang sebenarnya,
dengan mengerahkan bantuan sukarela dari petugas keamanan seperti hansip, kamra,
mengingat terbatasnya personil Polri yang ada.
Baubau