TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS SUAMI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (Studi Kasus Perkara No.0396/Pdt.G/2017/PA.BB Pengadilan Agama Baubau)

HAJRIN NOOR, NPM. 814010007 “Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan
karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami dalam Perkawinan Poligami” (Studi
Kasus Pengadilan Agama Baubau) Di bawah Bimbingan INDAH KUSUMA
DEWI Pembimbing I dan SAFRIN SALAM Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Proses pembuktian dan pertimbangan
hukum yang digunakan oleh hakim untuk memutus perkara Nomor
0398/Pdt.G/2017/PA.BB dan Akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena
pemalsuan identitas.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian
deskriptif analitis. Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama
Baubau. Dengan sumber datanya berasal dari data primer dan sekunder, dan
analisa data yang digunakan adalah kualitatif dengan tekhnik pengumpulan
datanya menggunakan wawancara dan studi dokumen.
Dari hasil penelitian di dapat perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II
bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan
Kompilasi Hukum Islam, dan Tergugat II terbukti memalsukan identitas.
Dalam pembahasan menunjukan bahwa: pembuktian yang dilakukan Penggugat
menunjukkan bahwa beban pembuktian teletak pada para pihak berperkara, bukan
terletak pada hakim dan dasar hukum yang digunakan hakim untuk mengabulkan
pembatalan perkawinan sudah sesuai dengan peraturan hukum. Dengan
dikabulkannya pembatalan perkawinan tersebut, maka secara otomatis hubungan
suami isteri Tergugat I dengan Tergugat II putus. Simpulan dari hasil penelitian,
perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan ketentuan
peraturan hukum yang berlaku hal ini terbukti dengan pembuktian yang dilakukan
oleh Penggugat, pertimbangan hukum yang digunakan hakimpun sudah tepat
untuk mengabulkan pembatalan perkawinan. Selain hubungan suami isteri
tersebut putus, status hukum Tergugat I menjadi perawan dan putusan tersebut
tidak berlaku surut terhadap anak dan harta bersama, namun karena perkawinan
tersebut berjalan sebentar, dalam perkawinan tersebut belum ada anak dan tidak
ada harta bersama.