TINJAUAN YURIDIS PERDAMAIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN BERDASARKAN PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

ISMAIL WENO NPM. 813010031 “Tinjauan Yuridis Perdamaian Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Diversi dalam penegakan hukum pidana serta Kendala-kendala dalam Pelaksanaan perdamaian dalam penegakan hukum pidana Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian Yuridis Normatif untuk mendapatkan bahan hukum sekunder sebagai data utama yang berhubungan langsung dengan penulisan skripsi ini. Adapun teknik pengumpulan data yaitu yang utama library research, yakni dengan mengutamakan pendekatan kepustakaan melalui media yang berkaitan dengan obyek penelitian. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan membuat tafsiran atau interpretasi dengan memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori dan mencari hubungan antara berbagai konsep. Interpretasi menggambarkan perspektif atau pandangan peneliti dan bukan kebenaran.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa Praktik perdamaian dalam penegakan hukum pidana pada tingkat penyidikan, peran polisi adalah memfasilitasi pelaksanaan penyelesaian kasus tersebut. Peran pelaku dan korban adalah melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam penyelesaian kasus pidana dengan perdamaian juga melibatkan anggota keluarga, baik dari pihak korban maupun pelaku. Peran mereka adalah sebagai saksi. Kendala atau hambatan yang dihadapi penyidik dalam uapaya perdamaian adalah memerlukan waktu untuk mencapai suatu kesepakatan damai dari kedua belah pihak; dan menunggu adanya orang-orang yang dipercaya atau tokoh-tokoh masyarakat yang bisa menyelesaikan suatu kesepakatan damai dari kedua belah pihak. Disamping meskipun korban telah mufakat berdamai dengan korban dan pelaku bersedia memberikan ganti rugi, terkadang keluarga korban belum menerima ganti rugi atau ganti rugi yang diterimanya tidak sesuai dengan kerugian yang dialami oleh korban.