TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM MENERTIBKAN IZIN PERTAMBANGAN GOLONGAN C DI KABUPATEN BUTON SELATAN (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Selatan)

MUSTAQIM, NPM.814010060,“Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan
Daerah Dalam Menertibkan Izin Pertambangan Golongan C di Kabupaten Buton
Selatan” (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Selatan) Bimbingan
INDAH KUSUMA DEWI (Pembimbing I dan FAKHARUDIN M.SATU,
(Pembimbing II)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pembentukan peraturan daerah dalam
menertibkan izin pertambangan Golongan C di Kabupaten Buton Selatan dan
upaya untuk mengatasi dampak lingkungan hidup akibat pertambangan
Golongan C di Kabupaten Buton Selatan
Hasil penelitian menunjukan untuk pelaksanaan peraturan usaha pertambangan
bahan galian golongan c belum sepenuhnya ditegakkan baik dari Pemerintah
Daerah maupun para pelaku penambangan sendiri bisa dilihat dari jumlah
penambang ilegal mewarnai sepenuhnya kegiatan penambangan. Dampak yang
ditimbulkan akibat pertambangan pasir di Sungai dan pantai Bandar Batauga
berupa dampak negatif dan dampak postif, adapun dampak negatifnya
adalah berubahnya aliran sungai dan pantai, tanggul yang kritis, jalan sekitar
penambangan menjadi rusak, sedangkan dampak positifnya usaha pertambangan
bahan galian golongan C menyerap lapangan kerja yang berakibat pada
berkurangnya angka pengangguran di sekitar lokasi penambangan, adanya
kegiatan-kegiatan usaha di sekitar lokasi penambangan sebagai contoh adanya
warung-warung makan, tambal ban. Upaya mengatasi dampak lingkungan yang
terjadi akibat penambangan pasir sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Kabupaten Buton Selatan dan para penambang itu sendiri, tetapi
dari hasil penelitian upaya tersebut dirasakan kurang maksimal tidak sebanding
dengan apa yang mereka dapatkan dari usaha pertambangan itu, adapun contoh
upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan adalah
mengadakan normalisasi sungai dan pantai Bandar Batauga, mengadakan
penyuluhan-penyuluhan rutin, sedang upaya para penambang sebatas
melakukan kegiatan penambangan seperti yang diatur dalam ketentuanketentuan
peraturan yang ada.
Saran penulis demi perbaikan dalam pelaksanaan usaha pertambangan bahan
galian golongan c di Kabupaten Buton Selatan adanya kerjasama antara
Pemerintah Daerah masyarakat dalam mengawasi kegiatan penambangan yang
ada di daerah mereka, Peran dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton
Selatan lebih dioptimalkan lagi sehingga akan lebih menjamin
terciptanya penegakan hukum khususnya penegakan hukum lingkungan