TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG BAUBAU DENGAN JAMINAN SK PNS

Atlita Baari (814010018) “Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Di PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Cabang Baubau Dengan Jaminan SK PNS” Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton, 2018. Di bimbing oleh Pembimbing I
La Gurusi, SH., MH dan Pembimbing II Amrun Kahar, S.H., M.Hum.
Tujuan peneitian ini untuk mengetahui Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian
kredit dengan menggunakan jaminan Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Dan
mengetahui penyelesaian jika terdapat kredit yang bermasalah dengan jaminan Surat
Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil apabila salah satu pihak wanprestasi. Metode
yang digunakan adalah hukum normatif empiris yang bersifat kualitatif berdasarkan
pengamatan dan wawancara dilapangan.
Hasil penelitiannya adalah yang pertama, Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan
jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Baubau dimulai dari pengisian blangko/formulir
permohonan kredit oleh calon debitur yang dilanjutkan dengan pihak bank melakukan
penelitian di lapangan apakah debitor benar-benar sebagai pegawai negeri sipil sesuai data
yang ditulis oleh debitur dan penelitian terhadap kemampuan calon debitur untuk melunasi
utangnya. Dan diakhiri dengan pencairan dana kredit oleh bank kepada debitur sebesar
plafond pinjaman 60% dari gaji bersih pegawai menurut golongan / pangkat yang dimiliki
nasabah / debitor. Bentuk perjanjian kredit antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,
Cabang Baubau dengan calon debitur (Pegawai Negeri Sipil) adalah dilakukan dengan akta
dibawah tangan dengan memenuhi biaya materai, di mana akan dimintakan legalisasi
(warmerking) kepada Notaris. Yang kedua Penyelesaian kredit dengan jaminan Surat
Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang wanprestasi yaitu pertama diadakannya
musyawarah dengan mengajak debitur memenuhi unsur itikad baik., apabila debitur nakal
dan tidak segera memenuhi kewajibannya untuk melunasi maka akan ditempuh jalur hukum.