EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (E- PROCUREMENT) BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (STUDI KABUPATEN BUTON TENGAH

Fajrin Tonny, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Buton, November 2024, Efektivitas Pelaksanaan Pengadaan Barang
dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor
12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Studi Kabupaten
Buton Tengah) dibimbing oleh Edy Nurcahyo dan Rizki Mustika Suhartono.
Pada Tesis ini, penulis mengangkat permasalahan Efektifitas Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik di Kabupaten Buton Tengah
berdasarkan Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Pilihan tema ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan hukum dalam
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di Kabupaten Buton Tengah,
yang dimana dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus menerapkan prinsip
efisiensi, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil, akuntabilitas.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Untuk menganalisis Bagaimana
aspek pertanggungjawaban hukum para pelaku pengadaan dalam Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah Secara Elektronik di Kabupaten Buton
Tengah. 2) Untuk menganalisis Apakah dalam implementasi pengadaan barang dan
jasa pemerintah secara elektronik telah memenuhi prinsip-prinsip pengadaan barang
dan jasa pemerintah di Kabupaten Buton Tengah.
Penelitian ini adalah penelitian ini adalah penelitian empiris yang berlokasi di
Kabupaten Buton Tenga. Data yang diperoleh melalui survei, wawancara, dan
dokumentasi keseluruhan data dianalisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa: 1) Aspek pertanggungjawaban hukum
dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu pertama aspek Hukum
Administrasi Negara (HAN), kedua aspek pertanggungjawaban hukum perdata, ketiga
aspek pertanggungjawaban hukum pidana. 2) implementasi pengadaan barang dan jasa
secara elektronik di Kabupaten Buton Tengah belum maskmimal dilaksanakan sesuai
dengan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa perintah yakni efisiensi, efektif,
terbuka, persaingan sehat, transparan, keadilan/ nondiskriminasi akuntabilitas. Faktor
yang dominan yang menjadi penghambat efektivitas pelaksanaan pengadaan barang
dan jasa, pertama dari sisi sumber daya manusia yang kurang memiliki kompetensi
dalam proses pelaksaanaan pengadaan barang dan jasa. Kedua budaya masyarakat
yang masih mengaggap bahwa proses lelang itu harus memiliki relasi dengan birokrat
untuk memenangkan lelang proyek yang diikuti